Berita Terkini

Buol kab-buol.kpu.go.id – Mahasiswa STISIPOL Buol yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) mendatangi kantor KPU Kabupaten Buol, pada Sabtu, 18/11/2023 Kedatangan mahasiswa tersebut dalam rangka koordinasi untuk melaksanakan sosialisasi tentang tahapan Pemilu 2024, khususnya kepada kalangan mahasiswa dan segemntasi kepemudaan. Anggota KPU Kabupaten Buol divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM, Fasial J. Usman mengatakan, KPU Kabupaten Buol menyambut baik maksud dan tujuan dari mahasiswa STISIPOL Buol dalam menggandeng KPU Kabupaten Buol dalam melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024. Turut berkoordinasi pada kegiatan tersebut kepala sub bagian teknis parmas dan hupmas KPU Kabupaten Buol. (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)

Buol kab-buol.kpu.go.id - KPU Kabupaten Buol melaksanakan sosialisasi tentang dana kampanye dan bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) Pemilu 2024, pada Jum`at, 17/11/2023. Dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Buol divisi teknis penyelenggaraan Pemilu Eko Budiman mengatakan, setiap partai politik agar segera menyelesaikan pembuatan rekening khusus dana kampanye (RKDK), yang menampung dana kampanye, terpisah dari rekening keuangan partai politik peserta Pemilu atau rekening keuangan pribadi peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kampanye. "saya ingin menegaskan bawah setiap partai politik agar segera menyelesaikan pembuatan RKDK, karena kita akan segera memasuki tahapan kampanye" ujar Eko Kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Buol tersebut juga melaksanakan bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) Pemilu 2024. Kasubag teknis, parmas dan hupmas, Sapriyanti yang merupakan admin SIKADEKA KPU Kabupaten Buol memaparkan bahwa setiap calon legislatif wajib untuk membuat akun pada SIKADEKA, guna melaporkan teknis pelaksanaan kampanye. Staf Muhammat Pebriansah yang merupakan operator SIKADEKA KPU Kabupaten Buol juga memaparkan bahwa, setiap pelaksanaan kampanye akan diinput oleh operator partai politik dalam SIKADEKA Parpol secara berkala. kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Buol (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)

Jakarta kab-buol.kpu.go.id – Anggota KPU Kabupaten Buol divisi hukum dan pengawasan Ali dan Staff sub bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Buol, Zuhriah menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV, di Jakarta, 14-17 November 2023. Kegiatan hasil kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) ini diikuti oleh 364 peserta yang berasal dari sejumlah  kabupaten/kota di Indonesia. Hadir memberikan pembekalan di hari ketiga kegiatan, Kamis (16/11/2023), Anggota KPU Mochammad Afifuddin yang menerangkan tujuan dari bimtek adalah untuk memberikan bekal kepada jajaran KPU akan potensi munculnya sengketa hasil pemilu. Apalagi sengketa selalu terbuka, mengingat persaingan yang ketat akan terjadi untuk memperbutkan kursi yang tersedia. “Yang harus kita pahami adalah namanya kompetisi ada konflik, dan konflik ini sah, tinggal mekanisme bagaimana jalan keluar, sengketa proses sengketa hasil. Jadi residu konflik pasti tercipta dalam setiap perlombaan,” kata Afif. Selanjutnya, Afif menekankan agar Divisi Hukum KPU memiliki strategi dalam menghadapi potensi sengketa hukum baik proses maupun hasil. Dia juga mengingatkan bahwa kualitas-kualitas proses di tahapan pemilu sangat berdampak pada kualitas hasil. “Jadi sengketa hasil kadang juga dipicu dengan situasi-situasi kualitas tahapan atau proses. Kita lihat beberapa kasus pilkada juga begitu,” lanjut Afif. Pada pertemuan ini, Afif juga menyampaikan beberapa tahapan pemilu yang rentan disengketakan oleh peserta pemilu maupun calon. Yang terbaru, pascaputusan Daftar Calon Tetap (DCT), meski jumlahnya tidak banyak yakni 35 sengketa. “Kalau ibarat satu baskom sengketanya tidak sampai segini, sedikit, kalau (ibarat) makanan satu sendok, tidak terasa, sedikit sekali,” ungkap Afif menggambarkan. Sebelumnya pada hari pertama kegiatan, hadir membuka dan menyampaikan sambutan, Ketua MK Suhartoyo serta Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dan telah berlangsung dihari sebelumnya kegiatan pembekalan materi oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono, Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto dan sesi praktek persidangan di kelas. Hadir Kepala Biro AHPS Andi Krisna, mendampingi selama kegiatan Fungsional Ahli Utama KPU, Sigit Joyowardono. (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)

Buol kab-buol.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol melaksanakan sosialisasi peraturan tentang kampanye dan rapat koordinasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye serta jadwal kampanye pada Pemilu 2024 pada Rabu, 15/11/2023 Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu. Sedangkan pelaksana kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu. Dalam kegiatan tersebut anggota KPU Kabupaten Buol divisi teknis penyelenggaraan Pemilu Eko Budiman mengatakan dalam sambutannya bahwa, kegiatan ini akan menentukan teknis pelaksanaan kampanye partai politik pada Pemilu 2024, sebagaimana telah diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Eko mengatakan, seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan zonasi alat peraga kampanye (APK) dan penyusunan jadwal kampanye. Diakhir kegiatan KPU bersama partai politik peserta Pemilu 2024 telah menyepakati tentang zonasi alat peraga kampanye dan juga jadwal pelaksanaan kampanye. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bawaslu, Polres, Kejaksaan Negeri, Diskominfo, Kesbangpol, Satpol PP, Kabag Tapem, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buol dan Pabung Buol tolitoli (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)

Buol kab-buol.kpu.go.id – KPU Kabupaten Buol bersiap melaksanakan sosialisasi peraturan Kampanye dan rapat koordinasi untuk penetapan zonasi alat peraga kampanye dan jadwal kampanye, di ruang teknis KPU Kabupaten Buol pada Selasa,14/11/2023. Anggota KPU divisi teknis penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Buol Eko Budiman mengatakan bahwa, sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 15/11/2023 di Lantai I Kantor KPU Kabupaten Buol. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan dalam untuk memberikan pemahaman seusai regulasi tentang peraturan kampanye yang tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Sementara itu, kepala sub bagian teknis parmas dan hupmas KPU Kabupaten Buol Sapriyanti mengatakan, sosialisasi akan dirangkaikan dengan koordinasi tentang pengaturan zona pemasangan alat peraga kampanye dan pengaturan jadwal kampanye rapat umum Pemilu 2024. Dalam rancangan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Buol direncakanakan mengundang Bawaslu, Polres, Kejaksaan Negeri, Diskominfo, Kesbangpol, Satpol PP, Kabag Tapem, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buol dan Pabung Buol tolitoli. (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)

Jakarta kab-buol.kpu.go.id – Ketua KPU Kabupaten Buol Nanang menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (13/11/2023). Hasyim berharap rakor memperkuat terwujudnya komitmen pengadaan logistik pemilu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu, serta terwujudnya koordinasi dan kerjasama antarsegenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengadaan logistik Pemilu 2024 yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sementara Anggota KPU Yulianto menyampaikan waktu efektif KPU untuk pengadaan logistik kurang lebih 90 hari. Oleh karena itu rakor menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan menindaklanjuti regulasi maupun aturan yang telah diterbitkan yang beberapa di antaranya berasal dari hasil evaluasi pemilu sebelumnya. Adapun kewenangan pengadaan logistik berada di Kesektariatan Jenderal, bersama Kesektariatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yulianto juga menyampaikan pengadaan logistik dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang undang. Proses pengadaan logistik pemilu berpedoman pada ketentuan  dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Selain itu skala prioritas distribusi meliputi jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh letak geografis, iklim/cuaca, jadwal operasional sarana moda transportasi, regulasi perizinan setempat, sera tingkat kerasanan tempat tujuan. Dibagian lain Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima meminta kepada peserta rakor memahami dan mempedomani PKPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisis Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Selain paparan, pada rakor juga dilakukan penyerahan kontrak payung kepada penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II serta penyerahan sertifikat dan cinderamata kepada Kelompok Kerja Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024. Turut hadir Pejabat Eselon I dan II beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU, serta peserta rakor. (humas kpubuol fm/foto rm/ed sy)